Sabtu, 02 Januari 2021

FPI, PREMAN PASAR BERJUBAH AGAMA

FPI, PREMAN PASAR BERJUBAH AGAMA

Inilah Kronologis FPI Serang Kontes Waria : Okezone News

FPI itu sebenarnya bukan ormas yang isinya orang berpendidikan dan berfikir strategis. Mereka selalu dijadikan "attack dog" karena kemampuannya menggunakan massa sebagai alat penekan.

Pendapatan utama FPI selain dari para bohir yang berlatar belakang politikus dan pengusaha busuk yang memakai FPI untuk kepentingan mereka, juga dari jasa keamanan dari klub malam dan parkir-parkir.  

FPI gak ada bedanya dengan ormas-ormas preman yang kuasai pasar, hanya mereka pake jubah agama. Itulah kenapa mereka cepat berkembang karena masih banyak orang awam yang menganggap jubah itu suci sehingga layak diikuti.

Palingan yang lumayan pintar di dalam FPI hanya Munarman. Munarman ini jaringan internasionalnya lumayan, karena dia pernah jadi pengacara di sebuah perusahaan multinasional.

Tapi FPI jadi berbahaya ketika ada kelompok ideologis dan strategis menyusup ke dalamnya dan mengembangkan FPI sebagai salah satu alat perang mereka. Siapa kelompok itu ? Tentu Hizbut Thahrir Indonesia atau HTI.

Hizbut Thahrir bukan kelompok kemaren sore. Jaringan dan dana mereka kelasnya internasional. Dan mereka ada sudah sejak lama, sejak tahun 1953. Jejak pemberontakan mereka ada dimana-mana, di banyak negara.

Inilah yang berbahaya. HT bahkan jauh lebih berbahaya ketika organisasinya di Indonesia dibubarkan. Seperti virus, mereka butuh inang untuk berkembang. Dan ketika mereka menclok dan berkembang di FPI, sekejap FPI menjadi lebih ganas dan liar dari sebelumnya.

Memangnya pemikiran siapa yang menjadikan Rizieq sebagai imam besar untuk "menyatukan umat Islam" di Indonesia ? Rizieq sendiri ? Ya ngga lah. Doi orator ulung, itu benar. Tapi punya pemikiran yang strategis seperti itu, jauh api dari panggang.

Saya bersyukur atas dibubarkannya FPI, tapi tidak akan berarti banyak jika pentolan2 HTI masih bebas berkeliaran seperti Bahtiar Nasir dan Ismail Yusanto.

Sudah selayaknya selain dibubarkan, pentolan2 organisasi yang dilarang itu juga ditangkap. Dan ini butuh komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintahan supaya negeri ini bisa mulai membangun ekonominya kembali.

Pagi yang indah sambil liburan dan seruput secangkir kopi..

Denny Siregar

Jumat, 01 Januari 2021

Dana Covid-19 Jember Diselewengkan, LHP BPK Sebut Pelaksanaan Realisasi Anggaran Covid-19 Jember Tidak Sesuai Aturan

Dana Covid-19 Jember Diselewengkan, LHP BPK Sebut Pelaksanaan Realisasi Anggaran Covid-19 Jember Tidak Sesuai Aturan

Bupati Jember Faida Masuk Bursa Ketua DPC PDIP, Nasdem Biasa Saja -  FaktualNews.co

Badan pemeriksa keuangan atau BPK RI menilai realisasi anggaran covid-19 di kabupaten Jember, tidak sesuai dengan ketentuan dalam semua hal yang material. Hal ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK tahun anggaran 2019, yang diserahkan kepada pimpinan DPRD Jember.

Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan, jika dilihat dari kesimpulannya BPK menilai pengadaan barang jasa dan realisasi dana covid di Jember tidak sesuai ketentuan dalam semua hal material. Kesimpulan ini diambil karena BPK menemukan banyak sekali dugaan pelanggaran.

Halim mencontohkan terkait pengadaan paket sembako, dimana dari 17 rekanan 12 diantaranya merupakan perusahaan jasa kontruksi.

Ditemukan juga adanya 3 ribu lebih nama penerima bantuan, yang ketika di kroscek dalam data kependudukan sudah meninggal dunia sejak tahun 2000 lalu, serta banyak kejanggalan-keJanggalan lainnya.

BPK menemukan data tersebut berdasarkan pencocokan data penerima bantuan yang dilaporan Satgas Penanganan Covid-19 Pemkab Jember, dengan data yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember.

Tak hanya itu, temuan lain yang tak kalah mengejutkan yaitu ditemukannya penerima bantuan sebanyak 1.670 orang telah pindah keluar dari Jember dalam rentan tahun 2011 – 2019. Kemudian, sebanyak 23.422 orang penerima bantuan tanpa dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK), 326 orang berstatus PNS, 91 orang personil TNI, 20 orang anggota Polri dan 30.050 orang penerima bantuan dengan data kependudukan ganda.

Ahmad Halim mengatakan, selama ini Bupati Jember, Faida, tak pernah melibatkan anggota dewan dalam merencanakan alokasi anggaran Covid-19 sebesar Rp 479,4 miliar. Itu sebabnya, Halim tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait adanya berbagai temuan BPK tersebut. "Ada fakta temuan BPK sudah digambarkan jelas ada penyimpangan," ujarnya, Jum'at (01/1/2021).

Selain persoalan tersebut menurut Halim, masih banyak lagi temuan BPK terkait realisasi dana Covid kabupayen Jember, yang secara rinci akan didalami oleh pansus covid DPRD Jember. Karena DPRD sudah memiliki pansus Covid, Halim mempersilahkan media menanyakan langsung rinciannya kepada pansus.



FPI dan Warga Keturunan Arab Mainkan Politik Bumi Hangus NKRI

FPI dan Warga Keturunan Arab Mainkan Politik Bumi Hangus NKRI

Pengamat: Paham FPI Mirip Kelompok Teroris - Nasional Tempo.co

Peringatan keras AM Hendropriyono terbukti. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer menyampaikan tentang pentingnya warga keturunan Arab untuk mengendalikan diri. Peringatan AM Hendropriyono ini menjadi sangat relevan ketika FPI dibubarkan.

Tentang peran para keturunan Arab yang mendeklarasikan FPI baru, perlu diperhatikan oleh pemerintah. WNI keturunan Arab dalam masyarakat Indonesia ditempatkan dalam strata cukup dihormati oleh masyarakat.

"Cobalah mengendalikan diri jangan menjadi provokator," kata AM Hendropriyono di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Munarman dan para keturunan Arab langsung mendeklarasikan berdirinya FPI baru, dengan singkatan baru. Orangnya sama, baju berbeda. Ideologi tetap sama terkait dengan khilafah dan pendukung terorisme ISIS.

AM Hendropriyono sebagai Guru Besar Intelijen melihat persoalan FPI sebagai persoalan hubungan emosional-relijius dalam masyarakat Indonesia yang pada dasarnya menghormati klan Arab. Karena lugunya masyarakat Indonesia, mereka mencampurbaurkan antara Islam dengan Arab, Arab dengan Islam.

Suasana batin ini dimanfaatkan oleh oportunis seperti Munarman, Haikal Hassan untuk mengeruk keuntungan materi, bisnis politik. Dan, para keturunan Arab yang sengaja memanfaatkan sentimen relatif positif terhadap keturunan Arab untuk menggiring masyarakat mengikuti tujuan busuk FPI menghancurkan NKRI.

FPI bukan membela Islam. FPI menggunakan agama sebagai alat politik, bisnis demo, kerusuhan, terorisme: duit. Ada catatan. Tentang kisah PamSwakarsa 1998 sampai FPI berkibar atas dukungan SBY hingga demo politik identitas 411 dan 212, dan penjungkalan kriminalisasi Ahok.

Puncaknya Pilkada DKI 2017. Pilkada dengan politik identitas paling brutal. Yang terlibat SBY, Jusuf Kalla, Amien Rais, Hidayat Nur Wahid PKS, dengan motor FPI dan 212. Hasilnya Anies Baswedan menjadi penyembah FPI dan kaum radikal. Uang APBD DKI menjadi bancaan  kelompok radikal dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta. Ugal-ugalan menghamburkan duit.

Sukses FPI, FUI, MMI, PKS, 212 di Pilkada DKI Jakarta diulangi. Prabowo-Sandi menjadi korban. Lebih marah lagi, Cendana dan Cikeas serta Jusuf Kalla meradang. Harapan mendapatkan kemenangan Pilpres 2019, dengan metoda dan taktik kampanye mayat ayat, buyar oleh strategi merangkul Jokowi.

Jokowi merangkul Ma'ruf Amin, dedengkot demo 411 dan 212. Dengan mengambil Amin, menyadarkan kalangan emosional-religius untuk melihat Jokowi dalam perspektif berbeda. Karena saat itu stigmatisasi terhadap Jokowi sebagai PKI, dibangun oleh Obor Rakyat, berhasil. Bahkan sampai saat ini.

Jargon komunis, asing, aseng Amien Rais masih meracuni masyarakat awam. Dan, keturunan Arab banyak dimanfaatkan. Atau memanfaatkan diri menjadi provokator, aktor pembangkangan terhadap pemerintah dan hukum: seperti Anies Baswedan dan Muhammad Rizieq Shihab.

Munarman Sobri Lubis sebagai kaki tangan, dan provokator keturunan Arab kembali berulah. Ada Sabri Lubis, Haris Ubadillah, Abu Fihir Alattas, Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alatas, Syafiq Alaydrus,  selebihnya para kaki tangan pencari nasi bungkus.

Umat Islam harus paham tentang ajaran agama Islam dan budaya Nusantara. Gus Dur mengingatkan bahwa Islam bukan Arab, dan Arab bukan Islam. Dua hal yang berbeda.

"Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur dengan budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana, bukan sampeyan jadi antum, sedulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus filtrasi budayanya, bukan ajarannya," kata Gus Dur.

Soal maneuver Munarman, pemerintah harus mengawal keputusan pembubaran FPI. Kejaksaan, BIN, Bais, Kominfo, kepolisian harus bahu-membahu menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI. PPATK harus menyelidiki aliran dana Cikeas, Cendana, Chaplin untuk FPI.

Semua aktivitas yang sama dengan FPI harus ditindak. Persis seperti perlakukan terhadap PKI sebagai ormas terlarang. Semua aktivitas yang terafiliasi dengan Munarman, Sobri Lubis, MRS dan keluarganya, dengan tujuan membuat kisruh dan pembangkangan hukum, intoleransi, terorisme, ISIS, harus dihukum.

Aksi Munarman sangat membahayakan Negara. Karena dia melakukan politik bumi hangus dengan maneuver penyebaran berita bohong ala ISIS, seperti di Suriah. Isu agama dan Islam dipakai untuk mengarahkan pada kerusuhan, pembangkangan hukum, chaos. Termasuk isu tewasnya 6 teroris FPI penyerang aparat, yang hendak diglorifikasi oleh Munarman sebagai pahlawan, syahid. Publik Indonesia ogah dibodohi Munarman dan FPI.

(Penulis: Ninoy Karundeng)


Rabu, 30 Desember 2020

ASN Pemkab Jember Nyatakan Mosi Tidak Percaya Pada Bupati Faida

ASN Pemkab Jember Nyatakan Mosi Tidak Percaya Pada Bupati Faida
Bupati Jember Faida Terancam Dimakzulkan

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bupati Jember Faida.
Pernyataan sikap dan mosi tidak percaya itu digelar setelah apel pagi, Rabu (30/12/2020).

Apel pagi digelar di Aula PB Soedirman Pemkab Jember. Akibat hujan deras mengguyur kawasan Jember, apel pagi akhirnya digelar di dalam ruangan.

Kegiatan tersebut hanya diikuti oleh puluhan orang. Namun setelah apel pagi, ratusan orang ASN berdatangan ke aula.  Apel dimulai pukul 09.00 WIB.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief memimpin apel tersebut.
Dia mengaku sudah menerima laporan kondisi ASN Pemkab Jember, selama beberapa hari terakhir.

"Kemarin saya dapat laporan dari Pak Sekda tentang situasi Pemkab Jember.
Dan sudah langsung, saya laporkan ke ibu Gubernur dan mendapatkan respon," ujar Wabup Muqit.
Setelah Wabup Muqit berpidato, Sekda Jember Mirfano yang memberikan arahan kepada ASN.

Setelahnya, ada pengembalian SK mutasi PNS yang ditandatangani oleh Bupati Faida.

 Enam orang ASN mengembalikan SK yang ditandatangani Faida per 28 Desember 2020.
Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Jember Widi Prasetyo membacakan pernyataan sikap dan mosi tidak percaya ASN Pemkab Jember kepada Bupati Jember.

Saat Widi membaca pernyataan sikap, tiga orang Satpol PP membentangkan bertuliskan 'pernyataan sikap ASN dan masyarakat Jember, mosi tidak percaya kepada bupati atas pelanggaran surat edaran Mendagri tentang larangan penggantian pejabat sistem Merit, perintah Mendagro, KASN dan UU lain'.

Setelahnya, ratusan orang ASN yang berdatangan ke Aula, membubuhkan tanda tangan.
"Tanda tangan dari ASN, bersama mosi tidak percaya ini akan kami serahkan ke gubernur.
Saya akan koordinasi dengan Sekdaprov yang hari ini ke Jember " tegas Sekda Jember Mirfano.

Dari pantauan Media, di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, raut wajah PNS Pemkab Jember nampak sumringah sambil membubuhkan tanda tangan. Mereka secara sukarela antre untuk menandatangani mosi tidak percaya.






Jumat, 25 Desember 2020

Di Lingkungan Kerjanya Diwarnai Praktik Monopoli, Khofifah Malah Dapat Penghargaan KPPU

Di Lingkungan Kerjanya Diwarnai Praktik Monopoli, Khofifah Malah Dapat Penghargaan KPPU

Halaman Tag Khofifah Indar Parawansa

Mencuatnya berita penghargaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Award 2020 Pratama kategori Persaingan Usaha Daerah yang diberikan kepada Gubernur Khofifah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kamis (17/12/2020) yang lalu justru mendapat perhatian khusus  dari mantan Ketua IPNU Jawa Timur Sudarsono.

Menurut Cak Dar sapaan akrabnya, dengan adanya penghargaan di tingkat Nasional itu, Gubernur Jatim Khofifah justru harus waspada. Sebab bisa jadi hal itu merupakan warning dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

"Bu Khofifah harus berhati-hati dalam melakukan kebijakan, jangan sampai tersandung kasus lagi. Cukup di Kementerian Agama dulu saja," pesannya.

Sebab faktanya mengatakan, lanjut Cak Dar, di lingkungan kerja Khofifah justru diwarnai dengan praktik monopoli. Diketahui setiap pelaksanaan event (hajat) Pemprov Jatim selalu ditangani oleh satu vendor, yaitu Cita Entertainment.
"Coba lihat saja faktanya memang demikian, misal seperti pelaksanaan event perayaan hari besar, kegiatan Gubernur di Grahadi, dan berbagai event yang diselenggarakan dinas, biro bahkan lembaga seperti KONI, KPID, Pramuka serta OPOP Jatim pun selalu ditangani oleh satu vendor," katanya.

Cak Dar kembali menjelaskan, meski pada beberapa kali sering diakali menggunakan nama PT lain, namun pelaksananya tetap Cita Entertainment.

"Perusahaan event organizer satu ini menguasai semua lini bisnis dalam satu acara. Bayangkan saja, mulai dari konsep acara, tata panggung, sound system (tata audio), MC, hingga publikasi, semua ditangani oleh Cita Entertainment," jelasnya.

Selain itu, seperti yang agenda terbaru ada tiga event beruntun yang ditangani, tanggal 15-17 Desember kemarin, gelaran akbar musyawarah pramuka Jawa Timur dilaksanakan di Batu Malang dengan nilai anggaran fantastis.

Di sela-sela itu, tanggal 16 ada Anugerah Penyiaran KPID Jatim Awards yang digelar di salah satu hotel mewah di Surabaya. Berikutnya, tanggal 18 ada OPOP Expo yang diadakan Khofifah untuk memamerkan produk-produk hasil karya pesantren se-Jatim.
Bahkan perayaan Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita provinsi Jatim kemarin, Selasa (22/12/2020) juga diserahkan ke Cita Entertainment.

"Kerjasama dengan satu vendor mulai dilakukan sejak hari pertama Khofifah menjadi Gubernur. Agenda provinsi yang dulunya menjadi ladang bagi banyak perusahaan EO, kini dalam genggaman Cita Entertainment, jelas ini tak bagus dalam persaingan yang sehat," ungkap Sudarsono.

"Padahal di tengah pandemi Covid-19, ada ribuan pelaksana event organizer yang menjerit lantaran sepi, bahkan sudah gulung tikar. Harusnya Pemprov Jatim bisa menjadi rezeki bagi banyak orang, jangan dimonopoli oleh satu pihak," tambahnya.

Menurut kabar yang beredar santer, oknum CEO Cita Entertainment sering mengklaim bahwa dirinya orang yang berjasa dalam menjadikan Khofifah sebagai Gubernur Jatim.

"Ia bahkan diduga sering mendatangi atau menelpon dan membagikan percakapan Whatsapp kepada kepala dinas atau lembaga terkait dengan mengatasnamakan Gubernur Jatim Khofifah. Kalau seperti ini kan nggak bagus juga," ucap Cak Dar.
Oleh karena itu, sekali lagi, Sudarsono berpesan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar lebih jeli dan berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan, agar kedepannya tidak blunder.



Rabu, 23 Desember 2020

Setelah Dilaporkan ke Polisi, Said Didu Hapus Kicauannya dan Minta maaf

Setelah Dilaporkan ke Polisi, Said Didu Hapus Kicauannya dan Minta maaf

Inline image

Setelah dilaporkan ke polisi, Eks Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, meminta maaf atas kicauannya lewat akun Twitter-nya, @msaid_didu

Said Didu menyampaikan permintaan maaf lewat Twitter. Dan sebelumnya Said Didu membenarkan bahwa akun Twitter @msaid_didu itu miliknya.

Sebagaimana diketahui, Said Didu dilaporkan ke mabes Polri oleh warga Jakarta yang bernama Wawan dengan laporan polisi nomor LP/B/0719/XII/2020/BARESKRIM tanggal Desember 2020, karena membuat kicauan yang diduga berisi ujaran kebencian atau permusuhan individu dan antargolongan (SARA) serta kejahatan terhadap penguasa umum.

Adapun kicauan Said Didu yang menjadi dasar laporan tersebut adalah sebagai berikut:
Terima kasih atas penjelasan mas Qodari. Akhirnya kami tahu bahwa Bpk Presiden inginkan Menag utk "menggebuk" islam. Sekali lagi terima kasih.


Said Didu Dilaporkan Polisi Karena Sebar Isu Presiden Ingin Menteri Agama Gebuk Islam

Said Didu Dilaporkan Polisi Karena Sebar Isu Presiden Ingin Menteri Agama Gebuk Islam

Inline image

Pasca pergantian Menteri Agama, akun Twitter milik mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu yaitu @msaid_didu ke Bareskrim Polri. Duduk perkaranya adalah soal salah satu cuitan yang diduga sarat ujaran kebencian pada Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Cuitan Said Didu yang diduga sarat ujaran kebencian itu adalah:
Terima kasih atas penjelasan mas Qodari. Akhirnya kami tahu bahwa Bpk Presiden inginkan Menag utk "menggebuk" islam. Sekali lagi terima kasih

Laporan polisi itu bernomor LP/B/0719/XII/2020/BARESKRIM tanggal Desember 2020. Adapun, Pelapor atas nama pribadi yaitu Wawan. Ia melaporkan akun Twitter @msaid_didu.

"Tadi kami telah melaporkan hari ini alhamdulillah sudah diterima Bareskrim. Jadi kita laporkan akun twitter Muhammad Said Didu," kata Wawan di Jakarta Selatan, Rabu (23/12/2020).

Laporan Wawan berkaitan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan individu dan antar golongan (SARA) serta kejahatan terhadap penguasa umum. Hal ini sesuai dengan pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 207 KUHP.

"Itu, isi twitternya itu sudah di-screenshot mengenai bahwa Bapak Presiden inginkan Menag (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas) untuk 'menggebuk' Islam. Ini kita bisa lihat ada ujaran kebencian juga terkait SARA. Yang kedua tentang 207 KUHP penghinaan terhadap penguasa," ucapnya

Ia tak menerima pernyataan Said Didu yang dinilai menghakimi Gus Yaqut. Padahal, Gus Yaqut baru saja dilantik menjadi Menag.

"Jadi sebenarnya Menag yang sekarang, Gus Yaqut sekarang belum bekerja. Malah ketika beliau pertama kali pidato tentang masalah sebagai menteri agama mengatakan bahwa bagaimana ukhuwah islamiyah, ini tugas beratnya ukhuwah islamiah jadi bagaimana Islam saling bersatu guyub," ujarnya.

"Tapi sepertinya di akun twitter Muhammad Said Didu menghukumi, menjustifikasi seakan akan Menag ini ditunjuk untuk menggebuk Islam," jelas Wawan.