Rabu, 30 November 2016

Koruptor UPS DKI Jakarta Terindikasi Juga Menjarah Uang Negara di UINSA Surabaya

Koruptor UPS DKI Jakarta Terindikasi Juga Menjarah Uang Negara di UINSA Surabaya
Foto: Adek Dwi Putranto, Direktur CV Parameswara pemasok barang UPS DKI Jakarta & UINSA Surabaya

FITRA - Federasi Transparansi Anggaran melaporkan adanya dugaan korupsi di Universitas Sunan Ampel Surabaya (UINSA) ke kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, Jalan Raya Sukomanunggal 1 kota Surabaya.

Yang dilaporkan Fitra adalah Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis ICT IAIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dengan kode lelang 1838170 senilai Rp 1.985.034.000,00 dengan penyedia CV Parameswara yang beralamat di Jl. Rungkut Harapan D/23 - Surabaya.

Menurut Fadli ketua Fitra Surabaya, kasus ini tampaknya kecil, akan tetapi jika dicermati sangatlah menarik. Karena para pelakunya diduga adalah sindikat koruptor yang massif, terencana & terorganisir, yakni orang2 dan perusahaan2 yang terlibat dalam kasus korupsi UPS (Uninterruptible Power Supply) DKI Jakarta.

"Bisa dilihat orang2, perusahaan2 mulai vendor, distributor dan pemasok barang adalah sindikat yang sama yang terlibat dalam kasus korupsi UPS DKI Jakarta", kata Fadli.

Fitra berharap agar Kejaksaan Negeri Surabaya bisa membongkar kasus ini, karena bisa jadi sindikat koruptor itu bukan hanya menjarah uang negara dalam satu kasus pengadaan ini saja di di UINSA.

"Sementara ini di UINSA baru berhasil kami temukan satu kasus ini, karena sangat mencolok. Dimana barang2 yang dikirim ternyata tidak bisa berfungsi, karena ada indikasi markup harga dan barang yang dikirim kualitasnya kurang bagus tapi harganya jauh lebih mahal daripada barang yang kualitasnya baik di pasaran", tutur Fadli.

" Kami yakin bahwa aparat kejaksaan dengan kewenangan dan kemampuannya bisa membongkar perbuatan sindikat koruptor ini di UINSA. Karena saat kami mulai menemukan kasus ini, para pihak yang terlibat langsung menutup diri dan mencoba menghilangkan jejak. Dan kami tidak mempunyai kewenangan untuk meminta data lebih lanjut", ujarnya.

Sementara itu Adek Dwi Putranto direktur CV Parameswara ketika dihubungi ponselnya 081330003490 belum memberi tanggapan, sedangkan Harry Lo selaku pemilik perusahaan yang diduga memberi barang pada CV Parameswara untuk UINSA Surabaya, tidak bisa dihubungi, karena saat ini yang bersangkutan ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi UPS DKI dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri.




Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Ingin Jokowi Lengser, Bintang: Alhamdulillah Ada Kasus Al Maidah

Ingin Jokowi Lengser, Bintang: Alhamdulillah Ada Kasus Al Maidah
Sri Bintang Pamungkas [suara.com/Dian Rosmala]
Aktivis Sri Bintang Pamungkas tetap menggalang dukungan untuk mendesak MPR menggelar sidang istimewa untuk mencabut mandat Presiden Joko Widodo. Bintang mengaku sudah mendapat dukungan dari sejumlah kelompok.

"Kita akan bersekutu dengan kelompok-kelompok lain, karena kelompok ini bukan satu-satunya",  kata Bintang di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jalan Guntur 49, Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).

Bintang menambahkan dia dan sejumlah kelompok yang telah sinergi dengan gerakannya sejak lama bersepakat terjadi pergantian rezim.

Bintang mengakui pergerakannya selama ini belum banyak. Itu sebabnya, dia sangat beruntung setelah mendapatkan pintu masuk lewat Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kepleset lidah dengan menyebut Al Maidah ayat 51. Kasus tersebut kemudian memunculkan gelombang demonstrasi yang puncaknya pada 4 November 2016.

"Sampai dengan hari kemarin memang belum banyak yang bisa kita lakukan, khususnya pengerahan massa. Tapi alhamdulillah kemudian muncul masalah Al Maidah 51," tutur Bintang

"Dan ternyata kemudian apa yang kita inginkan dengan massa itu terjadi, seperti kita ketahui pada 4 November 2016," Bintang menambahkan.

Ada tiga tuntutan Bintang dan kelompoknya lewat gerakan yang disebutnya people power Indonesia.

"Tuntutan kita dari people power yang sudah kita sampaikan juga kepada Kapolri, juga kepada MPR, pertama, di dalam kerangka sidang istimewa MPR itu adalah, satu kembali ke UUD 45 asli, dua, cabut mandat Jokowi-JK dan tiga adalah membentuk pemerintah transisi," kata Bintang.

Bintang mengklaim apa yang dia perjuangan bersama kelompoknya sama halnya saat pencabutan mandat Soekarno sebagai Presiden RI. Menurut Bintng langkah ini tidak melanggar ketentuan hukum.

"Apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah preseden tahun 1967 ketika sidang istimewa MPRS, waktu itu dibuka tanggal 7 Maret sampai 11 Maret, isinya sama tahun 1967 Bung Karno dicabut mandatnya diganti dengan Pak Harto sebagai pejabat Presiden dan ketua presidium kabinet Ampera," tutur Bintang.



Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jenderal Gatot Sindir Ustad Online, Kampus Jadi Heboh

Jenderal Gatot Sindir Ustad Online, Kampus Jadi Heboh
Jenderal Gatot Sindir Ustad Online, Kampus Jadi Heboh  
Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menyindir maraknya keberadaan ustad-ustad yang bertebaran di media sosial. Gatot, yang menyebut model ini sebagai ustad online, menganggap keberadaan mereka berbahaya.

"Ini sangat bahaya bagi muslim Indonesia, bahaya karena banyak ustad sosmed," kata Gatot blakblakan dalam Kuliah Kebangsaan di Auditorium Harun Nasution, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa, 29 November 2016

Gatot menganggap fenomena ustad di media sosial ini memprihatinkan. Sebab, kebanyakan ustad itu tidak memiliki basis ilmu agama. "Mereka ini yang tak punya ilmu agama, tapi kelihatan jago karena beraninya muncul di sosmed saja

Tak hanya itu, Jenderal Gatot Nurmantyo menilai ustad di media sosial tersebut juga pandai menyitir ayat-ayat kitab suci yang diunggah untuk sekadar mencari popularitas. "Ini yang berbahaya," ujar Gatot.

"Tidak perlu kuliah, yang penting buka Internet, dengan bahasa sejuk, adinda, kakanda, menyitir ayat-ayat Al-Quran, diambil saja, dikirim, lalu jadi top," tutur Gatot, yang disambut tawa dan tepuk tangan ribuan peserta kuliah.

Sekitar 2.000 orang menghadiri Kuliah Kebangsaan itu. Dalam kuliah itu, Gatot mengajak peserta mengidentifikasi berbagai ancaman ketahanan Indonesia yang datang dari berbagai dunia, seperti narkoba, terorisme, energi, dan keamanan teritorial seperti Laut Cina Selatan.

Rektor UIN, Dedi Rosyada, mengingatkan peran Islam sebagai pilar tertinggi menjaga kebinekaan. Lembaga pendidikan, kata dia, penting sebagai institusi mempererat persatuan. "Kami menyadari bahwa lembaga pendidikan yang menjadi andalan untuk mempererat persatuan tidak bisa diabaikan," ucapnya.



Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)